Siapa yang tidak mengenal biaya notaris? Biaya ini menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai transaksi, mulai dari jual beli properti hingga pendirian perusahaan. Namun, tahukah Anda bahwa biaya notaris juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)? Pph Biaya Notaris Honorarium, begitu istilahnya, merupakan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang menggunakan jasa notaris.
Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan yang penting. Untuk mendapatkannya, kamu perlu melalui proses pembuatan di notaris. Cek Biaya Pembuatan Sertifikat Di Notaris di sini untuk informasi selengkapnya.
Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang Pph Biaya Notaris Honorarium, mulai dari pengertian, perhitungan, tata cara pelaporan, hingga kewajiban wajib pajak. Dengan memahami seluk beluk Pph Biaya Notaris Honorarium, Anda dapat terhindar dari potensi kesalahan dan sanksi perpajakan.
Pendaftaran di Asosiasi Notaris Indonesia (ALB) adalah hal penting untuk para notaris. Kamu bisa cek Biaya Pendaftaran Alb Notaris untuk informasi selengkapnya.
Pengertian PPh Biaya Notaris Honorarium
PPh Biaya Notaris Honorarium adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh notaris atas jasa yang diberikan dalam bentuk honorarium dan biaya-biaya terkait dalam proses pembuatan akta notaris. Pajak ini merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
Butuh kantor baru untuk usahamu? Pastikan urusan legalitasnya terjamin dengan bantuan notaris. Cek Biaya Notaris Sewa Menyewa Kantor untuk mendapatkan gambaran biaya yang diperlukan.
Jenis dan Dasar Hukum PPh Biaya Notaris Honorarium
PPh Biaya Notaris Honorarium termasuk dalam kategori Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari suatu sumber tertentu. Dasar hukumnya adalah:
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemotongan, Penghitungan, dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan dari Luar Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pemotongan, Penghitungan, dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan dari Dalam Negeri
Objek Pajak PPh Biaya Notaris Honorarium
Objek pajak PPh Biaya Notaris Honorarium adalah penghasilan yang diterima oleh notaris atas jasa yang diberikan dalam bentuk honorarium dan biaya-biaya terkait dalam proses pembuatan akta notaris. Penghasilan ini dapat berupa:
- Honorarium notaris atas pembuatan akta
- Biaya-biaya yang dibebankan kepada klien, seperti biaya materai, biaya administrasi, dan biaya lainnya
Contoh Kasus PPh Biaya Notaris Honorarium
Misalnya, Pak Budi membuat akta jual beli tanah atas nama Pak Candra. Pak Budi menetapkan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 dan biaya materai Rp. 100.000. Total penghasilan yang diterima Pak Budi adalah Rp.
Berencana jual apartemen? Pastikan prosesnya aman dan legal dengan bantuan notaris. Cek Biaya Standar Notaris Jual Apartemen untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan.
1.100.000. Atas penghasilan ini, Pak Budi wajib membayar PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total penghasilannya, yaitu Rp. 22.000.
Akte Jual Beli (AJB) merupakan dokumen penting dalam proses jual beli tanah. Ketahui lebih lanjut tentang Biaya Ajb & Notaris agar prosesnya berjalan lancar dan terjamin.
Perhitungan PPh Biaya Notaris Honorarium
Perhitungan PPh Biaya Notaris Honorarium dilakukan dengan menghitung PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima oleh notaris. Perhitungannya dilakukan dengan rumus berikut:
Langkah-langkah Perhitungan PPh Biaya Notaris Honorarium
- Tentukan total penghasilan yang diterima notaris atas jasa yang diberikan, termasuk honorarium dan biaya-biaya terkait.
- Tentukan tarif PPh Pasal 23 yang berlaku berdasarkan jenis objek pajak.
- Hitung PPh Pasal 23 dengan mengalikan total penghasilan dengan tarif PPh Pasal 23.
Tabel Perhitungan PPh Biaya Notaris Honorarium
| Jenis Objek Pajak | Tarif PPh Pasal 23 | Contoh Perhitungan |
|---|---|---|
| Honorarium Notaris | 2% | Rp. 1.000.000 x 2% = Rp. 20.000 |
| Biaya Materai | 2% | Rp. 100.000 x 2% = Rp. 2.000 |
Penentuan Tarif PPh Biaya Notaris Honorarium
Tarif PPh Pasal 23 untuk PPh Biaya Notaris Honorarium umumnya sebesar 2%. Namun, tarif ini dapat berbeda tergantung pada jenis objek pajak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, sebaiknya konsultasikan dengan kantor pajak setempat.
Butuh dokumen legal yang sah? Legalisasi dokumen di notaris adalah solusinya. Cek Biaya Legalisasi Dokumen Di Notaris untuk mengetahui biaya yang diperlukan.
Tata Cara Pelaporan PPh Biaya Notaris Honorarium
Pelaporan PPh Biaya Notaris Honorarium dilakukan oleh pemotong pajak, yaitu pihak yang memotong PPh Pasal 23 dari penghasilan notaris. Dalam hal ini, pemotong pajak adalah pihak yang menggunakan jasa notaris, seperti pembeli atau penjual dalam transaksi jual beli tanah. Berikut adalah tata cara pelaporan PPh Biaya Notaris Honorarium:
Jenis dan Format Dokumen Pelaporan
Dokumen pelaporan PPh Biaya Notaris Honorarium terdiri dari:
- Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan untuk membayar PPh Pasal 23.
- Bukti Potong (SPT) yang digunakan sebagai bukti bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong dan disetorkan.
Prosedur Pelaporan PPh Biaya Notaris Honorarium
- Secara Online:Pelaporan PPh Biaya Notaris Honorarium secara online dapat dilakukan melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Secara Offline:Pelaporan PPh Biaya Notaris Honorarium secara offline dapat dilakukan dengan menyerahkan SSP dan SPT ke kantor pajak setempat.
Kewajiban Wajib Pajak dalam PPh Biaya Notaris Honorarium
Wajib pajak dalam PPh Biaya Notaris Honorarium adalah notaris yang menerima penghasilan dari jasa yang diberikan. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk:
Kewajiban Wajib Pajak
- Menghitung PPh Pasal 23 yang terutang atas penghasilan yang diterima.
- Membayar PPh Pasal 23 yang terutang melalui SSP.
- Melaporkan PPh Pasal 23 yang terutang melalui SPT.
- Menyimpan bukti potong (SPT) sebagai bukti bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong dan disetorkan.
Sanksi Pelanggaran Kewajiban
Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi berupa:
- Denda keterlambatan pembayaran PPh Pasal 23.
- Denda administrasi.
- Hukuman pidana.
Contoh Kasus Pelanggaran Kewajiban
Misalnya, Pak Budi tidak membayar PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterimanya dari jasa notaris. Pak Budi terlambat membayar PPh Pasal 23 selama 3 bulan. Akibatnya, Pak Budi dikenakan denda keterlambatan pembayaran PPh Pasal 23 sebesar 2% per bulan dari jumlah PPh Pasal 23 yang terutang.
Saat hendak mengajukan kredit, pastikan proses akad kredit berjalan lancar dengan bantuan notaris. Kamu bisa cari tahu informasi lengkap tentang Biaya Notaris Saat Akad Kredit di sini.
Peran Notaris dalam PPh Biaya Notaris Honorarium
Notaris memiliki peran penting dalam penerapan PPh Biaya Notaris Honorarium. Notaris berperan sebagai:
Peran Notaris
- Pemberi Jasa:Notaris memberikan jasa pembuatan akta notaris kepada klien.
- Wajib Pajak:Notaris wajib membayar PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima dari jasa yang diberikan.
- Penghitung Pajak:Notaris wajib menghitung PPh Pasal 23 yang terutang atas penghasilan yang diterima.
- Pemotong Pajak:Notaris dapat bertindak sebagai pemotong pajak jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Kewajiban Notaris
Notaris memiliki kewajiban untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti:
- Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang PPh Biaya Notaris Honorarium kepada wajib pajak.
- Membantu wajib pajak dalam menghitung PPh Pasal 23 yang terutang.
- Membantu wajib pajak dalam melunasi PPh Pasal 23 yang terutang.
Contoh Peran Notaris
Misalnya, Pak Candra ingin membuat akta jual beli tanah. Pak Budi, selaku notaris, memberikan informasi kepada Pak Candra tentang PPh Biaya Notaris Honorarium dan membantu Pak Candra dalam menghitung PPh Pasal 23 yang terutang. Pak Budi juga membantu Pak Candra dalam melunasi PPh Pasal 23 yang terutang.
Ada perubahan data di akta notarismu? Tenang, kamu bisa mengurusnya dengan mudah. Cek Biaya Perubahan Akta Notaris untuk informasi lebih lanjut.
Ringkasan Akhir
Memahami Pph Biaya Notaris Honorarium sangat penting untuk menjamin kepatuhan perpajakan dan menghindari sanksi. Dengan memahami seluk beluk Pph Biaya Notaris Honorarium, Anda dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Ingatlah, membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara untuk membangun negara yang lebih baik.
Informasi Penting & FAQ
Apakah PPh Biaya Notaris Honorarium dibayarkan oleh pembeli atau penjual?
Mau beli rumah dengan cara over kredit? Tenang, urusan legalitasnya bisa diurus sama notaris! Kamu bisa cek Biaya Notaris Over Kredit di sini untuk gambaran biaya yang dibutuhkan. Pastikan prosesnya lancar dan aman!
PPh Biaya Notaris Honorarium dibayarkan oleh pihak yang menggunakan jasa notaris, baik pembeli maupun penjual, tergantung pada kesepakatan dalam perjanjian.
Bagaimana jika notaris tidak memberikan bukti potong PPh?
Wajib pajak harus meminta bukti potong PPh kepada notaris. Jika tidak diberikan, wajib pajak dapat melaporkan hal ini kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Ingin mendirikan yayasan di Semarang? Urusan legalitasnya bisa diurus dengan mudah dengan bantuan notaris. Kamu bisa cek Biaya Mendirikan Yayasan Notaris Semarang untuk informasi selengkapnya.
